Latar Belakang

Keberadaan Satpol PP didaerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Konkritnya berkenaan dengan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara lebih spesifik hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Prajadibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Tugas Pokok

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi SumselSatuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain : 1. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 2. Melakukan Pemeriksaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 3. Menertibkan dan menindak warga masyarakat yang menganggu ketentraman dan ketertiban umum. 4. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menganggu ketentraman dan ketertiban umum. 5. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan. 6. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau dipatut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Struktur Organisasi